Ketua MPP PKS Mulyanto Minta Pemerintah Kaji Ulang Pemindahan Empat Pulau dari Aceh ke Sumut
时间:2025-06-17 05:07:31 出处:探索阅读(143)
Mulyanto, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meninjau kembali kebijakan pemindahan status empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, isu ini bersifat sensitif dan seharusnya melibatkan pembahasan bersama antara pemerintah, DPR, dan DPD RI.
Mulyanto menegaskan bahwa kebijakan sepihak berpotensi memicu ketidakpuasan publik. "Pemerintah harus berhati-hati dan mengutamakan pendekatan dialogis yang menyeluruh. Masalah ini tidak bisa diputuskan tanpa melibatkan pembahasan di DPR dan DPD RI, terutama perwakilan daerah terkait," ujarnya.
Sebagai mantan anggota Komisi Energi DPR RI (2018-2024), ia menilai bahwa pertimbangan pemindahan wilayah tidak hanya harus melihat aspek administratif, tetapi juga sejarah, sosial-budaya, serta potensi ekonomi sumber daya alam. "Aceh adalah daerah otonomi khusus, sehingga penetapan batas provinsi harus dibahas secara mendalam dan transparan," tegasnya.
Mulyanto juga mengingatkan agar Mendagri tidak mengganggu stabilitas nasional yang sedang kondusif untuk pembangunan. "Kebijakan ini berisiko memicu ketegangan, padahal saat ini kita membutuhkan fokus pada program pembangunan di pusat dan daerah," tambahnya.
Latar Belakang Sengketa Empat Pulau
Keempat pulau yang menjadi sengketa adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang. Lokasinya berdekatan dengan wilayah kerja migas Offshore West Aceh (OSWA), meskipun tidak termasuk dalam area operasi tersebut.
Hingga saat ini, belum ada data seismik yang cukup untuk menilai potensi migas di kawasan tersebut. Namun, posisi strategisnya membuat pengelolaan pulau-pulau ini menjadi perhatian berbagai pihak.
Mulyanto mendorong pemerintah untuk membuka ruang diskusi publik sebelum mengambil keputusan akhir. "Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga menyangkut identitas dan hak masyarakat Aceh," pungkasnya.
上一篇: Cak Imin Sebut PKB Masih Ingin Ajukan Hak Angket
下一篇: Premi Asuransi Umum dan Reasuransi Tembus Rp55,84 Triliun, Kinerja Membaik pada April 2025
猜你喜欢
- Polri Siapkan 10 Satgas Amankan World Water Forum di Bali
- 2025法国设计学院排名
- Bukan Gimik, Hasto: Megawati Perintahkan Kader PDIP Bikin Pergerakan....
- Menohok! Acara Relawan Jokowi di GBK Jadi Acara Paling Rusak!
- Papa Novanto Kirim Surat ke KPK, Isinya Bikin Kaget
- 2025英国大学艺术类排名
- Bukan Gimik, Hasto: Megawati Perintahkan Kader PDIP Bikin Pergerakan....
- Pelita Jaya Kembali di Jalur Kemenangan usai Tekuk Tangerang Hawks
- Sandiaga Bantah Ada Pertemuan dengan Anas, Nazar, dan Dudung