Gaet Turis Asing, Thailand Pertimbangkan Kembali Legalkan Kasino

Jakarta,quickq网页版 CNN Indonesia--

Thailandkembali mempertimbangkan untuk melegalkan kasino untuk menarik investasi dan pariwisata.

Hal itu diketahui lantaran terdapat sebuah penelitian yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat lalu. Adapun usulan serupa pernah gagal karena tidak disetujui masyarakat.

Satu-satunya perjudian yang diperbolehkan di Thailand ialah pacuan kuda dan lotere yang dikontrol negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, juga dapat memberikan persaingan yang kuat bagi pusat perjudian terbesar di dunia, Macau, yang merupakan satu-satunya tempat berjudi secara legal di kasino di Tiongkok.

Legalisasi perjudian telah dibahas sebelumnya. Tetapi, urung terlaksana karena adanya penolakan dari masyarakat.

Dalam jajak pendapat pada 2021, sebanyak 46,51 persen menentang legalisasi perjudian karena masalah moral dan kejahatan. Di sisi lain, 21,25 persen mendukung legalisasi perjudian tersebut.

Parlemen sebelumnya menyetujui penelitian serupa tahun lalu, namun dewan tersebut dibubarkan sebelum kabinet dapat mempertimbangkannya.

Kepada Reuters, Wakil Metua Komite Parlemen, Sorawong Thienthong mengatakan berdasarkan proposal dalam studi tersebut, perusahaan swasta yang akan menanggung biaya pembangunan dan pengoperasian kompleks hiburan yang terdiri dari kasino.

Sementara itu, pemerintah akan bertanggung jawab atas perpajakan dan regulasi.

"Thailand dan perusahaan asing yang berpengalaman dalam hal ini akan bertanggung jawab atas sebagian besar investasi," ujar dia, dikutip dari e.vnexpress.net, Minggu (17/3).

Menurut Sorawong, perkiraan investasi minimum untuk kompleks besar adalah 100 miliar baht atau 2,79 miliar dollar Amerika Serikat atau Rp43.4 triliun.

Rancangan Undang-undang tentang ide kasino memerlukan persetujuan parlemen sebelum diajukan ke kabinet untuk dipertimbangkan.

Tidak ada jumlah kompleks hiburan ataupun lokasinya yang ditentukan. Namun, komite merekomendasikan bahwa kompleks tersebut mesti berada di tujuan wisata utama dan dalam jarak 100 km dari bandara.

Sorawong mengatakan studi tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan persetujuan parlemen pada 28 Maret mendatang.

"Kami ingin menyelesaikan Undang-undang tersebut dan mulai menjual izin kepada investor di pemerintahan ini," kata dia.